contoh skp pengelola barang milik negara. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Tujuan Barang Milik Negara (BMN) dibeli atau diadakan adalah untuk menunjang penyelenggaraan Tugas dan Fungsi suatu instansi pemerintah. contoh skp pengelola barang milik negara

8. xlsx. pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, maka terhadap BMN yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis, serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan pengurus/penyimpan Barang Milik. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara 3. mendukung penatausahaan Barang Milik ITB, sebagai contoh: Oracle Fixed Asset dari sistem Oracle Financials atau Oracle. SOP PENGHAPUSAN INVENTARIS DIBAWAH 100JT. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. UJI MATERI. Bcmann Ciekkho. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa Setiap Instansi Pemerintah wajib menerapkan pengelolaan kinerja Pegawai. siti niroah . . PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Perpres No. Umum Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peratuaran Pemerintah Nomor 27. Kegiatan pengelolaan BMD merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan berikut ini. Format atau contoh SK Pengurus barang ini di buat berdasarkan Rapat Desan guru dan Kepala sekolah sehingga untuk membuat SK ini tidak semata-mata di tunjuk secara internal oleh kepala sekolah. Baiklah Bagi Sobat yang ingin mendapatkan Juknis, Aplikasi, Contoh Format SKP Versi Terbaru dan paparan yang tertuang dalam eraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan eformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. 3) Bagian Barang Milik Negara (BMN), terdiri dari : Sub Bagian Pengadaan, Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan. Referensi 1. Instansi tempat saya bekerja, mengamanahkan saya sebagai pengurus barang. 06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara/barang milik daerah: c. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan makna bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya secara sah. LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) (RUMAH NEGARA, TANAH NEGARA DAN KENDARAAN) TAHUN 2021 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN A. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. 00 50 barang baik 1 bulan. Jumat, 13 Februari 2015 09:34 WIBIKHTISAR JABATAN : Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta. 1 Membuat RKBU dan RTBU. PMK Nomor 181 Tahun 2016. Menerima dan menyimpan barang milik negara; Dokumen 2. Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 11. Perencanaan kebutuhan BMN juga didorong untuk terintegrasi dengan sistem penganggaran, dengan. Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara terhadap Peraturan Perundang-undangan; 3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara baik pengamanan fisik, administrasi maupun hukum; b. Kertas 3. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Penyusutan Aset Tetap C. Pengamanan barang milik daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh 1 Pasal 3 ayat (2) dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN. 57/PMK. bahwa untuk menyikapi perkembangan · kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara; perlu mengatur kembali Rekonsiliasi Barang Milik Negara yang sebelumnya ditetapkan dalam. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah , perlu disusun Tata Cara Pengarnanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi; c. PENGERTIAN 1. Pengelolaan Barang Milik. Lokasi. Sumber. Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. 6 tahun 2006 jo PP No. Munawwar. KUALIFIKASI JABATAN : a. 4 Jabatan Pengelola BMN 4 Jabatan. TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. Persetujuan dari Pengelola Barang; c. 2. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang milik Negara, dan untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang efektif, efisien dan akuntabel, serta untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku pengelolaan Barang Milik Negara, perlu menyusun Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan. Subbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi NTB Salah satu kegiatan dalam pengelolaan BMD tersebut adalah penghapusan. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, telah diterbitkan. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan manajemen aset, hal tersebut meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penatausahaan, penggunaan dan penghapusan. Tidak hanya Contoh Skp Pengelola Barang Milik Negara 2021 disini mimin akan menyediakan Mod Apk Gratis dan kamu dapat mendownloadnya secara gratis + versi modnya dengan format file apk. Terkelolanya barang persediaan dan barang daerah/asset milik daerah dan milik negara Dokumen 10. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan. S-1 Ekonomi 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanKepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara 12 2 Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol dan Rumah Tangga 12 Jabatan Pengawas. Ruang Penata Tk. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Kesehatan selaku Pengguna Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan tertentu di bidang pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang; b. Peraturan Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional. Pelimpahan sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara serta Lelang di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelola penyimpan barang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik Tahapan : 1. 06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 6. Permenkeu Nomor 96/PMK. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. Halaman ini telah diakses 34541 kali FILE-FILE PERATURAN. Download is available until [expire_date] Version Download 471; File Size 314. Jabatan struktural terkait 2. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan praktik Pengelolaan Barang Milik Negara, diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan mengenai penggunaan Barang Milik Negara yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK. Sebagai pegawai yang diberi amanah untuk berhubungan langsung dengan aset negara, selaku pengelola kekayaan negara dalam hal ini selaku Pengelola Barang Milik Negara, ini adalah sebuah kehormatan dan tugas yang mulia. 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; In order to be used for the survival of the nation and state towards a good, fair and prosperous government. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara. pengendalian Barang Milik Negara/Daerah. Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi: a. Memilah surat masuk/keluar sesuai waktu / tanggal penerimaan / penerbitan serta jenis. Memahami pengamanan dan pemeliharraan asset barang milik Negara; 4. Tematik. 06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat; 14. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah menginisiasi terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset yang bertugas mengoptimalkan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) terutama aset tetap. C. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menteri selaku pengguna barang milik negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab di bidang pengelolaan barang milik negara; b. Pengamanan dan. Dokumen Rencana Kerja Terkait Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Sebagai dasar PelaksananTugas 1. 16. 1242). Jabatan : Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Unit Kerja : Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa ( Sekretariat Daerah Kota Magelang) Identifikasi Isu (USG) : 1. Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; b. Uj- Penjaga Keamanan Kantor. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang menjadi tugas Penata Laksana Barang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian. 2020/NO. Menerima, menyimpan, dan. Tersedianya bahan dan membuat konsep usulan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533); 3. 1. Contoh skp pengurus barang. Contoh Tingkat Ahli: Analis, Penelaah, dan Pengamat. Belum Tersedia. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 3. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara PANDUAN MENYUSUN SKP PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA. 20 KB; File Count 1; Create Date. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan. pengelola bank soal d-iii teknik informatika / d-iii teknik komputer / d-iii teknologi komputer / d-iii statistika 1 1 badan penelitian dan pengembangan dan perbukuan (1008) pengelola barang milik negara d-iii akuntansi / d-iii sistem informasi / d-iii administrasi perkantoran / d-iii manajemen administrasi 1 1 badan penelitian dan pengembangan PP No. 2 Analis Barang Milik Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7 11 3 Analis Diklat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 7 14. PPH-OT. (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal: a. Mempunyai pemahaman dalam pengelolaan 2. C. PP No. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang KeuanganTahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang mengatur, pengelolaan aset negara berada pada penguasaan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, sedangkan pimpinan kementerian/lembaga negara merupakan pengguna barang milik negara, dan pejabat satuan kerja sebagai kuasa pengguna barang milik. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Meningkatnya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga 4. Format SKP dan contoh pengisiannya ini untuk membantu guru PNS dalam penyusunan SKP pada tahun 2020 2021. dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat. Optimalisasi pengelolaan BMN harus dilakukan oleh pengelola BMN demi terwujudnya tata kelola barang yang handal, selain itu untuk mewujudkan good governace di lingkunan Poliwangi sehingga tercipta Definisi : Pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Pemerintah No. PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelola Barang Milik Daerah. 5. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. 1. Permendikbud No. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 4. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), dinyatakan bahwa Daftar Barang disajikan dalam bentuk: a) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang; b) Daftar BMD pada Pengguna Barang; c) Daflar BMD pada. 5. Jumlah Laporan pelaksanaan layanan urusan Rumah Tangga 1 Laporan 1 Laporan 100 % 5. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan badan ini diantaranya, menambah Penerimaan Negara Bukan. Kuasa Pengguna Barang adalah. List of files selected for download. c. 1 /2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah memunculkan optimisme baru best practices dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan kedepannya. 3. Anjab Abk Arsiparis Arsel. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK. List of files selected for download. 1. Tersedianya dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. Sasaran Kerja Pegawai atau SKP merupakan salah satu unsur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai. PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA RINCIAN PELAKSANAAN PENGAMANAN BMN DAN FORMAT LAPORAN PENGAMANAN BMN A. Pendidikan Formal : S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Pemerintahan/ Akuntansi atau bidang. 06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK. 02. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Uraian Jabatan Di Universitas Dan Institut Teknologi. 2. STATUS PERATURAN. Pada postingan kali ini. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK sebelumnya), Pengelola dan Pengguna Barang menjadi pihak yang pasif. KINERJA TAMBAHAN Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran Terciptanya kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang menjamin. xml ¢ ( ÌXÛnÛ0 } ° 0ô:ÄJº­ë†8}h·Ç­@» P%Æ bK‚¨¦Éß v’¢(rs-`zÉÅ6Ï9$%“ÔôzÕÔÙ ~˜>¬ `FÖ V…à~pŽ²‚F`n º3·¾ þú’;! ¢ ~1 _riM F¡Å`³é-ÌÅS ²Ÿ+º¼Qò¨ Ën6ϵT ÎÕZŠ@BùÒ¨7$#;Ÿk Êʧ† st „ 4uî¼&F ! cÈø^NgÊ7œºi5·×÷[x¨±ŸÌm r²ì\ÁJ;üDÁ:À°¤;Câ@ö·^“× Zêà [a h…x­ » >ü ¥ƒ. 2/SI. lain yang relevan dengan tugas jabatan. Barang Milik Negara 300 1 4 Pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian daerah 150 1 5 Administrasi sub bagian keuangan 3600 12 6 Rencana Kegiatan Sub Bag Keuangan berdasarkan program kerja Badan 150 1 7 Evaluasi kinerja hasil pelaksanaan tugas bawahan langsung 300 1 8 Intruksi, petunjuk, bimbingan kepada bawahan. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK. 38 tahun 2008); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 1. 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan barang milik negara; - 2 - c. 1) melaporkan kedalam form Penilaian kembali sebagai barang tidak dimanfaatkan dengan menyertakan dokumen perencanaan dari barang tersebut 2) mengembalikan pada instansi induk supaya dapat dimanfaatkan oleh. SMA Sederajat. Contoh Anjab Pengelola Barang Persediaan. III c. . Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Anda mungkin ingin mencoba melakukan pencarian untuk halaman:SOP PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG BARANG MILIK NEGARA Tgl. 5. 06/2007 tentang TatacaraPELAKSANAAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep good governance merupakan suatu syarat mutlak untuk. Jika BMN dimusnahkan maka secara fisik barang tersebuttahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara 7. Pada tahun 2022 ada format baru SKP yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 6 tahun 2022. klik gambar untuk memperbesar. pad Ke Uu No 17 Thn. Created 2018-08-26. NAMA JABATAN : PENGELOLA BARANG. Mengingat berbagai permasalahan-permasalahan khususnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan efektifitas kebijakan dimaksud untuk mendukung tujuan simplifikasi proses pengelolaan BMN. PROGRAM DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN PENGADMINISTRASI PENGADMINISTRASI UMUM PERSURATAN PENGELOLA. Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan dalam rangka meningkatkan kualitas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara serta mengintegrasikan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan penganggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan Kebutuhan Barang. 1. Undang-Undang Nomor Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. IV. 9 Terlaksananya pelayanan permintaan kebutuhan barang. 02-124 SOP Pemeliharaan Inventaris Kantor Size: 1. fisik Barang Milik Negara dengan data Aplikasi SIMAK-BMN 80% 0 Kuantitas Tersusunnya Laporan Pendistribusian Barang Persediaan Kepada Setiap Bagian Guna Mendukung. Arif Rachmanto, ST 197704302006041006 Muhammad Affan Gofar. Pada tahun 2022 ada format baru SKP yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN. Title: 37. Target SKP Tahun 2022 dapat diisikan pada sheet SKP JPT/SKP JAJF dan. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebuah kegiatan penggunaan,. 06/2014. Pemanfaatan. Melaksanakan rencana kerja; 6. 06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Contoh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diperoleh dari pelayanan pemerintah, antara lain seperti sumber pendapatan yang diperoleh dari pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan dalam pemberian hak paten dan hak cipta kepada pihak tertentu. “Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya. bahwa. Peraturan Sasaran Kinerja Pegawai 2022 : Klik Disini. Tahun. Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam menjalankan sistem pemerintahanya tidak bisa dilakukan secara terpusat, karena. Download. SKP-RB-No-6-Pengelola-Kepegawaian-Contoh Unduh.